Ikrar Damai Awali Hari Pertama Kampanye « Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 - Ikrar kampanye damai dan tertib akan mengawali hari pertama pelaksanaan kampanye rapat umum. Ikrar ini akan dilangsungkan pada 16 Maret 2009 di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran dan diikuti seluruh perwakilan peserta Pemilu 2009.

Anggota KPU yang membidangi divisi kampanye Sri Nuryanti mengatakan, ikrar melaksanakan kampanye secara damai dan tertib ini menjadi “kick off” atau pembuka pelaksanaan kampanye rapat umum.

“Akan ada ikrar bersama dan orasi singkat masing-masing parpol. Acara ini merupakan pencanangan pelaksanaan kampanye rapat umum dengan damai dan tertib,” ujar Sri di Media Center KPU, Jakarta (13/3).

Ikrar kampanye damai ini akan dihadiri para ketua umum partai politik. Masing-masing partai diperbolehkan membawa maksimal 50 orang kader dan simpatisannya.

Pada kesempatan yang sama, Sri Nuryanti juga mengumumkan jadwal cuti para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang akan melaksanakan kampanye Pemilu 2009.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, sebanyak 10 orang menteri mengajukan cuti untuk ikut berkampanye, yaitu: Meutia Hatta (PKPI), Suryadharma Ali (PPP), Freddy Numberi (Partai Demokrat), Adhyaksa Dault (PKS), Lukman Edy (PKB), Andi Mattalatta (Partai Golkar), MS. Kaban (PBB), Fahmi Idris (Partai Golkar), Taufik Effendi (Partai Demokrat), dan Jero Wajik (Partai Demokrat). Selain jadwal cuti dan lokasi kampanye para menteri, KPU juga telah menerima jadwal dan lokasi kampanye presiden dan wakil presiden.

Sesuai jadwal, kampanye rapat umum akan berlangsung dari 16 Maret – 5 April 2009. Dengan ikrar bersama kampanye damai dan tertib, KPU meminta partai politik dapat memberi pemahaman kepada semua konstituennya untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU.

KPU juga menghimbau para pejabat negara yang ikut berkampanye agar mematuhi tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.14/2009.

Mengenai pengawasan pelaksanaan kampanye, Sri mengharapkan bantuan masyarakat dan media massa untuk ikut bersama-sama mengawasai pelaksanaan kampanye. “KPU mengharapkan media massa dan masyarakat juga ikut mengawasi pelaksanaan kampanye,” ujar Sri.